THINK GLOBALLY ACT LOCALLY
+62 21 2923 6777

Relaksasi PPN Bakal Gairahkan Lagi Sektor Properti

Relaksasi PPN Bakal Gairahkan Lagi Sektor Properti

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan relaksasi kebijakan untuk industri properti. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021.

Adapun isi kebijakan tersebut adalah berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp3 miliar. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pengurangan PPN untuk rumah seharga Rp2-5 miliar.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, adanya kebijakan tersebut merupakan langkah luar biasa yang diambil pemerintah. Karena kebijakan tersebut bisa menggerakan sektor properti.

“Ini langkah luar biasa yang diambil pemerintah untuk menggerakan ekonomi khususnya properti,” ujarnya dalam keteranganya kepada Media, Jumat (12/3/2021).

Dengan adanya kebijakan relaksasi PPN ini diharapkan bisa menggairahkan sektor properti. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, bisa menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

“Ini akan berdampak luar biasa terhadap peningkatan pasar properti. Diharapkan pasar properti akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” kata Ali.

Adanya relaksasi pada PPN ini juga harus bisa dimanfaatkan dan dibaca dengan baik oleh konsumen untuk membeli properti. Pasalnya, kemungkinan besar kebijakan ini tidak akan pernah terjadi lagi.

“Dan akan sangat membantu pengembang. Konsumen harus melihat ini sebagai momen untuk membeli properti karena mungkin tidak akan ada lagi seperti ini dengan pembebasan PPN,” jelasnya.

 

Sumber : www.sindonews.com

Property Search

ID Listing

Blog Update

Relaksasi PPN Bakal Gairahkan Lagi Sektor Properti


JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan relaksasi kebijakan untuk industri properti. Hal ini tertuang dalam ... Continue »

IMB Dihapus dan Diganti PBG, Apa Perbedaannya?


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan ... Continue »

Masih Dibahas, Penundaan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Belum Final


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan mengatakan bahwa keputusan penundaan ... Continue »