THINK GLOBALLY ACT LOCALLY
+62 21 2923 6777

Pajak Rumah Mewah Bakal Dihapus, Ini Alasannya

Ilustrasi/Foto: Dikhy Sasra

Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan tengah melakukan kajian tentang penghapusan beberapa komponen pajak pada setiap transaksi rumah atau properti mewah di Indonesia.

Kajian dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Kajian yang dilakukan terkait dengan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dan PPh 22. Pemerintah juga memiliki pertimbangan untuk menghapus salah satu saja. Apa alasannya?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, alasan mendasar tentang rencana penghapusan pajak dalam transaksi rumah mewah hanya untuk meningkatkan transaksi sektor properti, khususnya yang kelas mewah.
 

 

"Alasan utama tentunya adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor properti," kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (19/10/2018).
 


Hestu melanjutkan, tingginya tarif pajak PPNBM dan PPh 22 dalam setiap transaksi jual beli properti mewah dinilai membuat pengembang kesulitan memasarkan produknya.

"Dengan struktur dan pengenaan PPh 22 dan PPnBM atas properti mewah, pengembang sulit memasarkan produk-produk tersebut," jelas dia.

Menurut Hestu, dengan adanya relaksasi pajak rumah mewah diharapkan penjualannya bisa meningkat dan memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian, mengingat sektor properti bisa menyerap banyak tenaga kerja.

"Dari sisi PPh 22, sebenarnya itu pajak yang bisa dikreditkan, jadi kalau itu dihilangkan pun, tidak akan mengurangi PPh terutang dari konsumen pembeli properti," ungkap dia.
 


Dapat diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017, rumah dan town house dari jenis non strata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih dan apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dengan harga jual minimal Rp 10 miliar menjadi objek PPnBM sebesar 20%.

Ada juga pajak yang dikenakan PPh 22 yaitu rumah yang menjadi obyek pajak ialah penjualan atas rumah dengan harga jual atau lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi dan apartemen dengan harga jual lebih senilai Rp 5 miliar atau luas bangunan di atas 150 meter persegi. 

Saat ini, kata Kepala BKF Suahasil Nazara, pihaknya dan Ditjen Pajak tengah mengkaji untuk menghilangkan pengenaan pajak atas rumah mewah tersebut. Hanya saja, dirinya mengaku penetapan penghapusan pajak bisa kedua-duanya atau salah satu saja.

"Kami membuka diskusi dengan asosiasi properti perusahaan dengan BKF dan DJP untuk mendalami ini," ungkap dia.

https://finance.detik.com/properti/d-4263703/pajak-rumah-mewah-bakal-dihapus-ini-alasannya​

Property Search

ID Listing

Blog Update

Fakta-fakta Pulau Imut yang Dijual Rp 243 M di Kepulauan Seribu


Jakarta - Satu pulau imut di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, dijual lewat situs daring (online). Berikut ini keterangan tentang pulau yang ... Continue »

Rincian Harga Rumah Subsidi 2019 Usulan Pengembang


Jakarta - Pemerintah bakal menaikkan harga rumah subsidi tahun 2019. Kenaikan tersebut salah satunya karena usulan dari asosiasi ... Continue »

13.000 Unit Rumah DP Rp 0 Bakal Dibangun di Jakarta


Jakarta - PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai BUMD DKI Jakarta ditugaskan membangun rumah DP Rp 0. Itu merupakan program yang dijanjikan ... Continue »